Tim Zona Integritas Lapas Besi ikuti Workshop Reformasi Birokrasi

CILACAP – Tim pembangunan Zona Integritas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan, mengikuti kegiatan workshop Reformasi Birokrasi bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (07/02/2024).

Kegiatan yang digelar secara virtual ini, mengangkat tema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK”.

Baca juga: Implementasi Kode QR dalam Laporan Auditor Independen: Langkah Maju Perlindungan Profesi Akuntan Publik Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.186/PMK.01/2021

Inpektur Jenderal Kemenkumham, Razilu menerangkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan implementasi dari arahan Presiden Republik Indonesia, yakni birokrasi yang berdampak, RB bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus menjadi lincah dan cepat. Menjadikan birokrasi yang lincah dan adaptif tidak lepas dari RB dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Baca juga: Optimalisasi Pengelolaan Arsip Digital, Lapas Besi Hadiri Sosialisasi Penggunaan Srikandi

“Kebutuhan teknologi informasi terus berkembang, maka sudah wajib hukumnya bagi Kemenkumham untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi. Digitalisasi merupakan alat mencapai tujuan, jangan sampai digitalisasi yang kita lakukan menjadi faktor penghambat. Inovasi tidak hanya berbentuk digitalisasi dan pengembangan aplikasi, ” sambung Razilu.

Selanjutnya, Razilu mengajak seluruh peserta agar menjadikan Kemenkumham lebih efisien, transparan dan responsive terhadap kebutuhan organisasi maupun masyarakat.

Baca juga: Tetap Eksis Ditengah Gempuran, Lapas Permisan Buat Sablon Kaos Manual

"Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini sebagai pendorong dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, ” harapnya.

Kepala Lapas Besi, Teguh Suroso turut menyampaikan bahwa partisipasi dalam workshop ini merupakan langkah positif Lapas Besi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Kemenkumham Jateng dan DJKI Lakukan Konsultasi Teknis

"Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Diharapkan, kita semua dapat menggali pengetahuan dan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi, menciptakan layanan publik yang lebih baik, dan membentuk budaya birokrasi yang berakhlak, " terangnya.

(Reza) 

Baca juga: Salah Kaprah Jurusan Akuntansi Merespon Perkembangan Teknologi